Protes Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Blokade Jalan Dago

BANDUNG, KOMPAS.com — Komunitas mahasiswa melakukan aksi blokade jalan dengan berjalan kaki di kawasan Jalan Dago, Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/6/2013) malam. Aksi itu diwarnai pembakaran ban. Kemacetan parah terjadi di sepanjang ruas Dago Bandung (pusat kota) akibat dari aksi ini.

Aksi mahasiswa diawali dengan edaran SMS di kalangan mahasiswa yang juga diterima wartawan. SMS berisi ajakan untuk fight (bertarung) melawan kebijakan menaikkan harga BBM. Melalui SMS tersebut, mahasiswa Bandung mengajak komunitas mahasiswa lainnya turun ke jalan, dan memilih aksi di dekat kampus ITB dengan mengenakan jas almamater.

Dimulai sekitar pukul 20.00 WIB, para mahasiswa menguasai satu dari dua jalur jalan yang ada. Polisi datang 15 menit setelah aksi dimulai. Sampai pukul 21.00, mahasiswa masih cukup leluasa menjalankan aksinya kendati kendaraan dan lalu lintas harus memutari jalan masuk gang.

Namun, informasi perihal bakal naiknya harga BBM pada pukul 22.00 WIB juga telah mengakibatkan antrean mengular di SPBU. Di Jalan RE Martadinata, misalnya, antrean mengular sejak pukul 18.00 WIB. Panjangnya antrean sampai ke perempatan sebelum SPBU.

Aparat kepolisian tampak berjaga-jaga, sebagaimana telah dijanjikan oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Suhardi Alius. Dia mengatakan, kepolisian akan menjaga SPBU hingga kondisi keamanan dianggap kondusif terkait kenaikan harga BBM ini.

Kedatangan Presiden SBY Ditolak Mahasiswa

 

Puluhan mahasiswa menolak kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (18/5). Dengan cara kasar polisi mengusir mahasiswa yang hendak menuju Masjid Raya Attaqwa, Mataram. Mereka berniat ke masjid karena Presiden SBY bersama rombongan salat Jumat di masjid ini.

Ketatnya pengawalan membuat mahasiswa tidak bisa mendekati lokasi sehingga mereka melakukan aksi duduk tidak jauh dari jalur rombongan Presiden lewat.

Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam NTB ini adalah untuk memprotes kebijakan pemerintah pusat yang dinilai memberi peluang terlalu besar kepada investor asing dalam pengelolaan sumberdaya alam, terutama pertambangan. Sementara masyarakat lokal hanya menerima dampak pertambangan, sedangkan manfaat ekonomi justru sangat minim.(ADO)
Source